Tapanuli Selatan,SUMUT//mitapolisi.id
Kecurigaan warga Desa Aek Sabaon, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, kian menjadi kenyataan pahit. Saat awak media ini datang pada hari senin (31/08/2026) untuk mengonfirmasi sejumlah masalah krusial terkait pengelolaan Dana Desa, Kepala Desa Aek Sabaon justru memilih bungkam total. Tidak ada penjelasan, tidak ada klarifikasi — hanya diam seribu bahasa.
Padahal sebelumnya, sejumlah warga telah membongkar tiga masalah mendesak yang diduga melanggar ketentuan dan aturan keuangan desa. Ketiadaan jawaban dari Kades justru semakin menguatkan dugaan adanya ketidakberesan.
📢 SUARA WARGA YANG TAK DIJAWAB
Pukul 14.30 WIB, beberapa warga Desa Aek Sabaon memberikan keterangan secara terbuka kepada awak media. Tiga pertanyaan tajam mereka hingga kini menggantung tanpa jawaban:
1. BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan Perangkat Desa — Dibayarkan atau tidak?
“Kami tidak tahu apakah BPJS kami dibayarkan rutin atau anggarannya malah disalahgunakan. Tidak ada bukti pembayaran yang dipajang,” ungkap salah satu perangkat desa.
2. Anggaran Pertanian, Peternakan & Perikanan — Nihil Hasil!
“Sawah banjir, irigasi rusak, peternak tak dapat bantuan. Berapa rupiah yang dialokasikan untuk sektor ini? Program apa yang dijalankan? Hasilnya mana?” tanya seorang petani.
3. BLT Diduga Melampaui Batas 15%!
“Kami curiga persentase BLT jauh melebihi batas maksimal 15% sesuai aturan. Siapa saja penerimanya? Kriterianya apa? Kenapa yang berhak tidak dapat?”
– KONFIRMASI KE KADES — DIAM TANPA KATA
Setelah mendengar keluhan warga, awak media ini langsung mendatangi Kediaman/Kantor Kepala Desa Aek Sabaon untuk meminta tanggapan resmi. Ketika ditanya secara langsung mengenai ketiga masalah tersebut, Kepala Desa Aek Sabaon hanya diam, menolak memberikan penjelasan, dan memilih bungkam.
Pertanyaan disampaikan secara jelas dan sopan, namun Kades tidak menyampaikan satu kata pun klarifikasi. Tindakan diam ini justru semakin memicu kecurigaan warga: apakah ada yang ditutupi?
Padahal, sesuai Undang-Undang Desa, Kepala Desa wajib memberikan informasi dan transparansi atas pengelolaan anggaran. Menolak menjelaskan kepada warga maupun awak media adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas publik.
TEGAS: Jika Tetap Bungkam, Langkah Hukum Menanti!
Warga Desa Aek Sabaon bersama awak media memberi batas waktu sesegera mungkin bagi Kepala Desa untuk memberikan klarifikasi terbuka disertai bukti dokumen lengkap. Jika tetap bungkam dan tidak ada tanggapan yang memuaskan, maka:
Seluruh temuan dan dokumen akan dilaporkan secara resmi ke Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa, hingga Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan.
Dana Desa adalah uang rakyat. Diam bukan jawaban. Menutup mulut saat ditanya bukan tanda tidak bersalah — justru semakin menimbulkan dugaan kuat adanya penyimpangan.
Awak media mitrapolisi.id akan terus memantau perkembangan ini. Klarifikasi Kades Aek Sabaon sedang ditunggu. Tidak ada tempat untuk bersembunyi.
(005)
