Mempawah-Mitrapolisi.di
Kebijakan penertiban tempat usaha yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mempawah menuai protes dari salah seorang pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berinisial RZ. Ia mempertanyakan dasar kebijakan yang dinilainya terkesan tidak adil dan mengarah pada dugaan penertiban tebang pilih terhadap para pedagang.18/11/2026)
Dengan nada kecewa, RZ menegaskan bahwa keberatannya bukan untuk menjatuhkan pedagang lain. Namun, ia meminta pemerintah daerah bersikap adil dan tidak menerapkan aturan secara berbeda terhadap masyarakat yang sama-sama mencari nafkah melalui usaha kecil.
Menurut RZ, tempat usaha yang mereka tempati bukan berdiri di atas lahan milik pemerintah, melainkan di atas tanah milik pribadi yang disewa. Aktivitas jual beli pun berlangsung di dalam bangunan kios, bukan dengan menggunakan badan jalan atau menguasai fasilitas umum.
“Kami bukan berjualan seenaknya. Kami menyewa lahan milik pribadi, membayar sewa, dan berjualan di dalam kios. Bukan menggunakan tanah pemerintah ataupun memakan badan jalan. Lalu apa dasar perlakuan seperti ini?” ungkap RZ.
Ia mengakui terdapat persoalan administrasi perizinan bangunan. Menurut keterangannya, pemilik kios masih memiliki IMB lama yang belum diperbarui dan disebut mengalami kendala untuk melakukan pembaruan.
Namun, ia mempertanyakan mengapa persoalan tersebut harus berujung pada ancaman penutupan tempat usaha tanpa terlebih dahulu memberikan penjelasan dan ruang penyelesaian yang jelas.
Pertanyakan Konsistensi Penertiban
Persoalan semakin disoroti RZ ketika ia membandingkan kondisi kios yang ditempatinya dengan aktivitas lain di kawasan pasar.
Ia mengklaim, selama kios tersebut beroperasi, akses jalan masuk pertama menuju pasar sayur justru lebih tertata dan tidak lagi dipenuhi parkir sembarangan.
Sebaliknya, apabila kios ditutup, ia khawatir kawasan tersebut kembali dimanfaatkan sebagai tempat parkir kendaraan yang berpotensi menyebabkan kemacetan.
“Kalau alasan penertiban karena mengganggu badan jalan, coba lihat faktanya. Selama kami berjualan, jalan justru tertata. Kalau kios ditutup, malah berpotensi menjadi tempat parkir dan menimbulkan kemacetan,” ujarnya.
RZ juga mempertanyakan mengapa aktivitas usaha yang menurut pengamatannya menggunakan lahan pemerintah tidak mendapatkan penertiban serupa.
Ia bahkan melontarkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya perbedaan perlakuan karena sebagian pedagang membayar retribusi.
“Apakah karena membayar retribusi sehingga tidak ditertibkan? Kalau memang ada kewajiban retribusi, kami juga siap membayar. Yang kami minta bukan perlakuan istimewa, tetapi keadilan. Jangan sampai aturan hanya tajam kepada sebagian pedagang,” tegasnya.
Sudah Mengadu ke DPRD, tetapi Mengaku Tetap Diminta Tutup
RZ mengungkapkan bahwa persoalan tersebut telah dibawa ke Komisi I DPRD Kabupaten Mempawah. Pihaknya mengaku sudah mengikuti audiensi dan saat ini masih menunggu panggilan serta tindak lanjut dari pihak legislatif.
Namun, menurut pengakuannya, pemerintah daerah tetap meminta agar tempat usaha mereka ditutup dalam jangka waktu satu bulan, meskipun persoalan tersebut telah disampaikan melalui jalur DPRD.
Situasi ini membuat RZ mempertanyakan keberadaan ruang pengaduan dan perlindungan bagi masyarakat kecil ketika menghadapi kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan.
“Kalau kami masyarakat tidak bisa menyampaikan persoalan kepada DPRD dan meminta perlindungan, lalu kepada siapa lagi kami harus mengadu? Untuk apa kami memberikan hak suara dalam pemilihan jika keluhan masyarakat tidak dipertimbangkan, bahkan tidak didengar?” cetusnya.
Ia mengingatkan bahwa jabatan dan kewenangan pemerintah merupakan amanah untuk melayani masyarakat, bukan alat untuk menekan masyarakat kecil yang sedang berusaha mempertahankan mata pencahariannya.
“Kami ini berjualan dengan modal sendiri, mencari modal sendiri, bukan dibiayai pemerintah daerah. Jangan gunakan jabatan dan kewenangan semena-mena. Pemerintah harus melihat persoalan ini secara adil,” tambahnya.
RZ: Jangan Hanya Berani Menertibkan Pedagang Kecil
RZ meminta Satpol PP dan Pemerintah Kabupaten Mempawah menjelaskan secara terbuka dasar hukum penertiban, status lahan, persoalan perizinan, serta alasan mengapa tempat usaha mereka harus ditutup.
Ia juga mendesak agar penegakan aturan dilakukan secara menyeluruh tanpa membedakan pedagang berdasarkan status maupun kepentingan tertentu.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mengedepankan kewenangan penertiban, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan terhadap masyarakat.
“Kalau memang kami salah, tunjukkan aturan dan dasar hukumnya. Kami siap mengikuti ketentuan yang berlaku. Tetapi jangan sampai ada kesan bahwa aturan hanya berlaku bagi sebagian orang. Semua harus diperlakukan sama,” tegas RZ.
Menunggu Jawaban Satpol PP dan Pemerintah Daerah
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi CektaIndonesia.com masih membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi Satpol PP Kabupaten Mempawah maupun Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk menjelaskan dasar kebijakan penertiban tersebut.
Redaksi juga mendorong Komisi I DPRD Kabupaten Mempawah agar memberikan perhatian terhadap pengaduan warga dan memastikan persoalan ini mendapatkan penyelesaian yang transparan.
Sebab, penegakan aturan memang merupakan kewajiban pemerintah. Namun, penerapannya harus konsisten, tidak diskriminatif, dan tetap mengedepankan keadilan bagi seluruh masyarakat.
“Di atas aturan ada yang namanya hati nurani. Sudah digunakan belum?”
(02)
