Rahmat Tak Mampu Sembunyikan Haru, Jalan Poros Seranggam–Parit Lintang Masuk Atensi DPR RI

Rahmat Tak Mampu Sembunyikan Haru, Jalan Poros Seranggam–Parit Lintang Masuk Atensi DPR RI

Spread the love

Sambas–Mitrapolisi.id Kepala Desa Seranggam, Rahmat, tak mampu menyembunyikan rasa haru dan bahagianya saat menerima kunjungan Anggota DPR RI Komisi V Fraksi Partai Gerindra, Haji Yulianzah, SE, yang turun langsung meninjau kondisi jalan poros Seranggam–Parit lintang di Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas. Selasa 10 Februari 2026.

Kunjungan tersebut menjadi harapan baru bagi masyarakat yang telah lebih dari dua dekade menantikan peningkatan infrastruktur dasar.
Kunjungan lapangan itu turut dihadiri Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Barat (BWSK Kalbar) beserta jajaran teknis yang membidangi sumber daya air, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sambas, Ketua DPRD Kabupaten Sambas Haji Abu Bakar, sejumlah anggota DPRD, serta unsur teknis terkait lainnya.

“Atas nama Pemerintah Desa Seranggam dan masyarakat, kami mengucapkan ribuan terima kasih. Perasaan kami campur aduk—senang, bahagia, terharu, dan bersyukur. Ini adalah kehormatan besar bagi kami,” ujar Rahmat.

Ia menjelaskan bahwa peningkatan jalan poros Seranggam–Parit lintang merupakan hasil kesepakatan empat kepala desa di Kecamatan Selakau Timur, yakni Desa Seranggam, Desa Gelik, Desa Selakau Tua, dan Desa Buduk Sempadang.

Kesepakatan tersebut disampaikan saat kegiatan reses di Gedung Serbaguna Seranggam dan telah ditetapkan sebagai usulan skala prioritas.

Menurut Rahmat, langkah cepat yang diambil Anggota DPR RI Komisi V dengan langsung berkoordinasi bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk melakukan survei lapangan menunjukkan sikap wakil rakyat yang responsif, mau mendengar, dan berkomitmen mencarikan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat.

“Beliau bukan hanya mendengar aspirasi, tetapi langsung bergerak cepat menindaklanjuti di lapangan. Ini yang kami harapkan dari seorang wakil rakyat,” tegasnya.

Jalan poros Seranggam–Parit lintang merupakan ruas jalan yang sangat vital. Selain berstatus sebagai jalan poros kabupaten dan penghubung antar kecamatan, jalan tersebut menjadi urat nadi aktivitas ekonomi warga, jalur angkut hasil pertanian, akses pendidikan karena menghubungkan SMA dan SMK, serta jalan alternatif menuju ibu kota kabupaten.

Namun, kondisi jalan tersebut sangat memprihatinkan. Terakhir kali dilakukan pengaspalan pada tahun 1997–1998, dan selama lebih dari 20 tahun belum pernah tersentuh peningkatan jalan. Selama ini, perbaikan hanya dilakukan secara swadaya melalui gotong royong masyarakat. Saat musim hujan jalan berlumpur dan licin, sementara di musim kemarau kondisi berdebu dan berdampak pada kesehatan warga.

Selain meninjau jalan, rombongan juga melakukan survei lokasi rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang nantinya akan dikelola oleh PDAM. SPAM tersebut direncanakan mampu menyuplai air bersih untuk tiga kecamatan, yakni Selakau Timur, Selakau , dan Salatiga
Kegiatan survei SPAM ini turut dihadiri Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Barat (BWSK Kalbar), Kepala IPA, unsur teknis bidang sumber daya air, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sambas, serta anggota DPRD terkait.

Rahmat menilai potensi sumber air di wilayah Selakau Timur sangat besar, terutama dari Sungai Selakau. Selama ini, sumber air baku dari wilayah tersebut juga dimanfaatkan oleh PDAM di Desa Gayung Bersambut untuk menyuplai air bersih ke Kota Singkawang dan sebagian wilayah Kecamatan Selakau.

“Jika SPAM ini terbangun dengan titik pengambilan air di Selakau Timur dan dikelola oleh PDAM, maka manfaatnya bukan hanya untuk satu wilayah, tetapi bisa dirasakan oleh tiga kecamatan sekaligus. Ini solusi jangka panjang pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat,” jelasnya.

Pemerintah Desa Seranggam berharap, hasil survei lapangan ini dapat menjadi pertimbangan kuat pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat untuk merealisasikan dua proyek strategis, yakni peningkatan jalan poros Seranggam–Perlintang sepanjang 5,1 kilometer dan pembangunan SPAM, yang diharapkan dapat didanai melalui APBN, termasuk melalui skema Instruksi Jalan Daerah (IJD) Kementerian Pekerjaan Umum dengan dukungan Komisi V DPR RI.

“Kami berharap ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah langkah awal yang nyata. Jalan dan air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat.
Mudah-mudahan segera terwujud dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” pungkas Rahmat.
(02/Wardi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *