Sambas-Kalbar-Mitrapolisi.id>Program Makan Bergizi (MBG) di Kabupaten Sambas menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial terkait menu makanan kering yang disalurkan selama bulan Ramadhan.(27/02/2026)
Sejumlah orang tua siswa mengeluhkan menu yang dinilai tidak sesuai dengan anggaran per porsi serta kualitas sajian yang diterima anak-anak mereka.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mardani, meminta agar penyusunan menu MBG dilakukan sesuai standar yang berlaku dan tidak asal-asalan.
Menurutnya, menu yang disalurkan oleh SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di Kabupaten Sambas harus disusun berdasarkan siklus menu yang jelas serta diverifikasi oleh ahli gizi.
“Kami meminta memastikan menu disusun berdasarkan siklus dan sudah diverifikasi oleh ahli gizi, agar tetap memenuhi kebutuhan energi dan protein sasaran anak/siswa maupun penerima manfaat lainnya,” tegas Mardani.
Ia menambahkan, hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah standar komposisi, kualitas bahan makanan, ketentuan kemasan, serta masa simpan atau tanggal kedaluwarsa (expired).
Terlebih pada bulan Ramadhan, pola konsumsi anak dan penerima manfaat perlu tetap dijaga agar asupan gizinya terpenuhi secara optimal.
Komisi IV DPRD Kabupaten Sambas yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, menilai pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG harus diperketat.
Mardani juga meminta agar Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pihak-pihak terkait dalam pengawasan turun langsung melakukan evaluasi terhadap SPPG yang diduga tidak memenuhi standar menu.
“BGN dan pihak pengawas harus memberikan pengawasan yang ketat terhadap SPPG yang tidak memenuhi standar terhadap menu yang diberikan kepada anak-anak siswa sekolah maupun ibu hamil. Jika terbukti tidak sesuai standar, harus diberikan sanksi tegas,” ujarnya.
Ia menegaskan, program MBG sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah dan ibu hamil, sehingga pelaksanaannya harus benar-benar sesuai ketentuan, baik dari sisi anggaran, mutu bahan, hingga keamanan pangan.
Komisi IV DPRD Sambas memastikan akan terus melakukan pengawasan agar program yang menyasar generasi muda tersebut benar-benar memberikan manfaat maksimal dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
(02/Wardi)
