Pontianak–Mitrapolisi.id> Dugaan penyelewengan solar bersubsidi di SPBUN Selakau, Kabupaten Sambas, dalam beberapa hari terakhir menjadi sorotan tajam publik. (11/02/2026)
Pemberitaan yang viral di berbagai platform memunculkan kekhawatiran adanya praktik permainan dalam distribusi BBM yang sejatinya diperuntukkan khusus bagi nelayan kecil.
Solar subsidi merupakan salah satu penopang utama aktivitas melaut. Tanpa pasokan BBM yang memadai dan tepat sasaran, nelayan terancam tidak bisa beroperasi secara maksimal.
Karena itu, setiap dugaan penyimpangan dalam distribusinya bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut hajat hidup masyarakat pesisir.
Informasi yang beredar menyebut dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum (APH) serta pengusaha dalam praktik distribusi yang tidak sesuai peruntukan.
Meski demikian, hingga kini tudingan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum yang objektif dan transparan.
Menanggapi polemik tersebut, Kapolda Kalimantan Barat angkat bicara.
Ia menegaskan komitmen institusinya untuk menindak tegas segala bentuk penyimpangan, baik di tingkat SPBU/SPBUN maupun di sektor hilir distribusi BBM bersubsidi.
“Informasi dari mana pun, tolong laporkan kepada kami. Kita akan turunkan tim. Siapapun, jangankan polisi, semua yang terlibat akan kami tindak. Tenang saja,” tegas Kapolda.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa tidak ada ruang bagi praktik penyalahgunaan BBM subsidi di wilayah hukum Polda Kalbar.
Kapolda juga secara terbuka mempersilakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan.
“Semua publik, silakan laporkan bila ada penyimpangan BBM. Siapapun yang bermain, termasuk oknum aparat, akan kami tindak.
Semua yang terlibat harus bertanggung jawab,” pungkasnya.
Sikap tegas itu sekaligus menjawab keresahan masyarakat yang berharap ada langkah konkret, bukan sekadar wacana.
Transparansi dalam penanganan kasus ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Di sisi lain, masyarakat nelayan berharap distribusi solar subsidi benar-benar diawasi secara ketat agar tidak terjadi kebocoran atau praktik yang merugikan. Sebab, ketika subsidi tidak tepat sasaran, yang paling terdampak adalah nelayan kecil yang menggantungkan hidup pada hasil tangkapan harian.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola SPBUN Selakau terkait dugaan yang beredar.
Publik kini menanti langkah nyata aparat dalam menurunkan tim, melakukan penyelidikan, dan mengungkap fakta secara terbuka.
Kasus ini menjadi ujian komitmen penegakan hukum tanpa tebang pilih. Jika terbukti ada pelanggaran, masyarakat berharap proses hukum berjalan transparan dan memberikan efek jera, agar distribusi BBM subsidi benar-benar kembali kepada yang berhak.
(02/WR)
